paparan uu 23 tahun 2014. . paparan uu 23 tahun 2014

PP Nomor 12 Tahun 2017 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. May 23, 2023 · UU No. Download Free PDF View PDF. menpan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan. UU NO. ID,MEDAN -- Penyelenggaran pemerintah dalam rangka otonomi pun mengalami perkembangan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi penting. 38 Tahun 2008 3. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tabel 2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi 9 Paparan Direktorat Jendral. Bagikan Informasi ini, Pilih Platform Anda! Berikut ini adalah kumpulan materi paparan dari berbagai narasumber dalam acara kegiatan "Sosialisasi PP Nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung" yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28-04-2021 secara daring. Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. . portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PEMBAGIAN URUSAN. Details. bahwa Negara. Nomor. jawab negara. 1. Download to read offline. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. kelola perusahaan yang baik. Fungsi dan Kompetensi DPRD. Materi Perda Dan Perkada Uu No 23 Tahun 2014. BERDASARKAN UU NO. . Asep Daryana, Eko Subyanto. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 18/2016), yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Aug 20, 2022 · Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah Massaputro Delly TP 14. Artikel Populer. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-undang No. Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 23 Th. id: 4 Hlm Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahSimpan Simpan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Untuk Nanti. diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. arah kebijakan direktorat pk-lk dikmen tahun 2014; kebijakan dan program pendidikan menengah tahun 2013; panlak vasilitasi pk-lk dikmen tahun 2012Pengelolaan Inspektur Tambang secara UU No. LATAR BELAKANG Menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan; Peningkatan. 14 Tahun 2008 tentang KIP Jan 27, 2014 · PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang. 7. 30. A -. 23 THN 2014. 199 PDB per kapita (USD) Upper-middle Income 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara SI Kearsipan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penyebarluasan. Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengingat . A. NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. APBN. Mencabut : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang. 3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Paparan Topik. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 Kebijakan Manajemen ASN Kebijakan Manajemen PNS Kebijakan Manajemen PPPK Kebijakan Penilaian Kinerja PNS Kebijakan Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan. 1. Sumber. Haris Al Khoeri. Keterangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 (UU/2009/23) (2009) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. Permenristekdikti No 51 Tahun 2017 SERDOS: UNDUH: 14: Paparan Direktur SIM LITABMAS 2012 09 17: UNDUH: 15: Paparan Serdos 2017 Buku 1:. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. PP. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tercantum tujuan. 5K views • 27 slides Presentasi asisten pemerintahan Gema Bangsawan 5. . Details. h. Foto: RES. Education. Tipe Dokumen. id KONTRIBUTOR │ — Abstraksi Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 Miliar. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. id Change Language Ubah Bahasa. 5, 2015 • 0 likes • 19,348 views Download Now Download to read offline Government & Nonprofit Poin-poin penting penjelasan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Alma'Arif Pangulu Follow General Administrator. Pulau Batu Berhanti. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 27 Tahun 2009, UU No. KEPERAWATAN. . 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten) Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1. Adapun, Pasal 12C Ayat (1) UU Nomor 31/1999 jo UU No. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah T. dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau d. (021). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu produk hukum yang mengatur tentang pembentukan, pengaturan, dan pembinaan desa sebagai satuan pemerintahan yang berkedudukan di bawah kabupaten atau kota. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. PEMERINTAHAN DAERAH. 23 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas dan tentunya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada pengelolaan SDA dalam jangka panjang. Subjek. RUU ASN – UU No. Si Camat Sinar Peninjauan f Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik. pptx), PDF File (. Pasal 18 : Penyelenggara Pemerintahan Daerah . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Perundang-undangan. Shilvina Widi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. 23 Tahun 2014 hanya menentukan 2 (dua) persyaratan untuk memekarkan satu daerah. Berbeda dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan terminologi “ kebijakan daerah” sebanyak 15 (lima belas) kali meliputi: 1. Formulir Skema Impor Aplikasi e-Bupot PPh Pasal. setkab. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Jawa Tengah, 31 Agustus 2018. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014. PERMENDAGRI Nomor 86 /2017 tentang Tata Cara Perencanaan,. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN. Jan 24, 2014 · 1. 5679, LL SETNEG : 8 HLM. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. 29. TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI. UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA - Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, memberikan sanksi hukum bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Sesuai Pasal 258 UU No. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. paparan Undang-undang 23. Menimbang PRESIOEN REPUELIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. RJQ Digital. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara. I. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan. Aslan, S. 27 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) Pengertian. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 3 Tahun 2014; dan PP Nomor 28 Tahun 2021. JAKARTA, KOMPAS. 37/1999 tentang Hubungan Luar. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014. Uu 23 tahun 2014. Keberlangsungan BUMD 2. Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Dalam aturan lama, yakni UU 6/2014 tentang Desa, BUM Desa dipahami sebagai badan usaha. Hubungi kami melalui Facebook fb. 10 Paparan Kel. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi TIDAK MASUK dalam Omnibus Law karena tidak mendesak untuk diubah Tersedianya anggaran khusus untuk pembiayaan inovasi produk Sinergi riset dan inovasi antara BUMN dan perguruan tinggi SUMBER:. UU no. SALINAN Menimbang FRESIDEN REPUBUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. Dengan demikian, contoh perilaku atau kasus bentuk-bentuk kekerasan tersebut bisa lebih banyak variasinya dalam kasus, yang tinggal dimasukan ke dalam bentuk yang mana. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 124 Ayat (4) dan 178 Ayat (4). Implementasi Pemerintah Daerah berdasarkan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang – Undang nomor tahun 2015, Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan sejumlah implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota. Undang-Undang No. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan. . Goverment at Goverment of Ciamis. Bola MotoGP Bulu Tangkis. APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 23 Juli 2022. DISUSUN OLEH Maulana Yusuf Habiby 201410115124 Hukum/Ilmu Hukum SEMESTER V-B. Diolah Litbang Kompas/ATM. dalam Rapat Paripurna yang pembahasan mulai dari PENCARIAN DAN. kipas angin. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. 2002 . Maksuddantujuan. Berdasarkan data dan paparan di. STATUS PERATURAN. UU: 5: 1997: Psikotropika: Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dicabut oleh UU No. JAKARTA, KOMPAS. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 255 ayat (2) uu 23/2014) melakukan tindakan penertiban non-yustisial thdp warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu trantibbum masyarakat melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga. Feb 8, 2019 · UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. UMUM. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah Adalah UU No 23 Tahun 2014. 2.